Kepala RSPAU dr. S. Hardjolukito, Marsma TNI dr. Margono Gatot S., Sp.JP., melakukan audiensi strategis dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY) dalam rangka memperkuat kolaborasi program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat BNNP DIY ini dihadiri pimpinan serta jajaran kedua institusi dalam suasana diskusi yang konstruktif dan penuh keseriusan terhadap isu narkotika yang semakin kompleks. Dalam kesempatan tersebut, Kepala RSPAU dr. S. Hardjolukito turut didampingi oleh jajaran pejabat RSPAU yakni Kabidum, Kabid Dukkes, Kabid Yankes, Paaahli Bidang K3 dan Waspada Bencana, Kadep Keswa, Ka Komed, serta Ka Humas.

Pertemuan dibuka oleh Kepala BNNP DIY, Brigjen Pol Sulistyo Pudjo Hartono, SIK, M. Si, yang menyampaikan gambaran aktual situasi penyalahgunaan narkoba di DIY. Beliau menekankan bahwa Yogyakarta saat ini menempati posisi lima besar nasional dalam tingkat penyalahgunaan narkotika, sebuah tantangan besar mengingat karakteristik kota pelajar yang membuat peredaran zat terlarang lebih dinamis. BNNP DIY juga mengungkapkan berbagai tren yang patut diwaspadai, seperti meningkatnya New Psychoactive Substances (NPS), penyalahgunaan obat-obatan golongan penenang, hingga fenomena vape yang disisipi zat terlarang.

Menanggapi hal tersebut, Kepala RSPAU memperkenalkan kapasitas layanan rumah sakit beserta jajaran dokter dari beragam spesialisasi yang berperan dalam penanganan kasus adiksi. RSPAU menegaskan kesiapan institusi dalam mendukung penanganan penyalahgunaan narkotika melalui layanan rehabilitasi rawat jalan yang telah berjalan, dilengkapi dengan SOP penggunaan antidot, sistem pencatatan yang kuat, serta pengalaman kerja sama rutin dengan BNNP DIY selama ini. RSPAU juga menyoroti kebutuhan tambahan sumber daya psikolog klinis untuk memperkuat pendampingan pasien, terutama karena meningkatnya kasus pada kelompok remaja dan pelajar.

Audiensi berlangsung hangat dengan pertukaran pandangan terkait tantangan teknis, termasuk urgensi peningkatan standar tes narkoba dari 3 ke 7 parameter, penguatan penanganan kasus ringan hingga berat, serta kewaspadaan terhadap metode baru yang dapat mengaburkan hasil pemeriksaan. BNNP DIY juga mengusulkan sejumlah bentuk kerja sama konkret, mulai dari pelatihan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan terkait narkotika dan NPS, pertukaran konten edukasi promotif, hingga penyusunan dan perluasan Nota Kesepahaman (MoU) antara kedua lembaga.

Di akhir pertemuan, baik RSPAU maupun BNNP DIY menegaskan komitmen bersama untuk terus memperkuat sinergi dalam upaya P4GN sebagai langkah penting melindungi keluarga besar TNI, Polri, serta masyarakat umum dari ancaman narkotika yang semakin beragam. Audiensi ditutup dengan optimisme bahwa kolaborasi yang lebih erat akan membawa dampak nyata bagi peningkatan ketahanan kesehatan dan keamanan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Humas RSPAU